Tagar Kawal Dana Kuota Rp 9 Triliun,

 


Kuota JUMBO dari Kemendikbud senilai 9 triliun rupiah, bukanlah angka main-main, melainkan nilainya begitu fantastis yang memerlukan pengawalan ketat untuk menghindari terjadinya bancakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab didalam memanfaatkan situasi pandemi pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjadi garda terdepan dalam melakukan tindakan hukum yang setimpal.

Langkah Pemerintah mengucurkan subsidi dana kuota Rp 9 trilun harus menjadi perhatian semua pihak dan segenap elemen bangsa didalam mengontrol penggunaan dana untuk kepentingan pendidikan yang harus tepat sasaran. Bukan karena nilainya yang sangat besar, tapi lebih dari itu, jika melenceng, yang menjadi korban adalah dunia pendidikan kita sendiri. Itu sebabnya anggaran kuota Rp 9 triliun itu mesti mendapat pengawasan superketat.

 

Guyuran dana jumbo untuk dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19 disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhir Agustus lalu di DPR . Alokasi dana tersebut: Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan Rp 1, 7 triliun sebagai tambahan tunjangan guru, dosen, dan guru besar. Bantuan diberikan selama empat bulan, dari September hingga Desember 2020.

 

Provider memang salah satu yang akan menentukan sukses tidaknya tujuan anggaran kuota Rp 7,2 triliun ini.

 

Bantuan kuota internet jelas sangat bermanfaat bagi siswa, guru, mahasiswa, hingga dosen, kelompok penerima bantuan – di mana pun mereka berada. Pada masa pandemi corona ini, selama hampir sekitar tiga bulan, dunia pendidikan kita sudah dipaksa beradapsi dengan belajar-mengajar secara daring, online -hal yang sebelumnya mungkin tak terbayangkan sebelumnya.

 

Persoalan belajar-mengajar secara daring ini, jika pun terkendala, terutama, karena faktor ketersediaan kuota internet bagi peserta didik dan pendidik. Tak semua peserta didik -siswa, mahasiswa- memiliki cukup dana membeli kuota termasuk fasilitas handphone untuk digunakan belajar jarak jauh dengan sistem online


Tidak hanya kuota, bahkan, lebih jauh lagi, sebenarnya tak semua siswa memiliki gawai atau laptop untuk mengikuti pembelajaran sistem ini, hal yang juga mestinya harus menjadi prioritas untuk segera diatasi.

 

Bantuan yang berwujud kuota per bulan 35 GB untuk setiap siswa, 42 GB untuk guru, dan 50 GB bagi mahasiswa serta dosen –demikian menurut “Mas Menteri”-- jelas sangat membantu. Mereka tak perlu lagi mengeluarkan uang atau harus keluar rumah membeli pulsa –hal yang perlu dihindari di masa pandemi. Provider, demikian rencananya, yang akan mentransfer kuota ke “handphone” mereka.

 

Provider memang salah satu yang akan menentukan sukses tidaknya tujuan anggaran kuota Rp 7,2 triliun ini. Ada lima provider di negeri ini dan dipastikan mereka semua akan mendapat bagian dana jumbo itu dan juga, tentu saja, berlomba mendapat bagian sebesar-besarnya. Mereka: Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren, dan 3 Tri

 

Di sini pentingnya pengawasan “dana kuota Rp 9 triliun ini.” Pengawasan agar dana tersebut tidak terbuang percuma, pengawasan agar tidak terjadi kongkalikong, misalnya, antarkepala sekolah dan provider yang ujung-ujungnya mengorbankan anak didik sendiri. 

 

Kita tidak ingin, misalnya, hanya karena diiming-imingi mobil untuk operasional sekolah plus kartu perdana –atau bahkan handphone- gratis, sebuah sekolah menerima begitu saja layanan internet sebuah provider walau tahu jaringan dan layanan provider itu buruk di tempatnya. Alasan utama memilih provider semestinya dengan pertimbangan luasnya jaringan, signal yang stabil, dan kecepatan dalam hal mengunduh atau upload.

 

Dana besar untuk dunia pendidikan ini –yang bisa jadi akan dilanjutkan jika pandemi belum berakhir- harus dikawal ketat. Tak hanya oleh lembaga berwenang yang melakukan pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan atau Kepolirian, juga publik secara publik.

 

Tagar juga memiliki kepedulian untuk itu. Karena itu, hari ini, Senin, 6 September 2020, Tagar menggelar diskusi webinar “Mengawal Dana Kuota Rp 9 Triliun,” dengan pembicara antara lain anggota DPR, Ombudsman, Kementerian Pendidikan, juga kepala sekolah dan orang tua murid. Kita mengharap melalui webinar ini, akan muncul sejumlah pandangan dan masukan penting agar dana Rp 9 triliun itu benar-benar tepat sasaran.***

 

Sumber Berita;

Tagar Kawal Dana Kuota Rp 9 Triliun


Komentar

Opini

RAMALAN GUS DUR SOAL SOEHARTO HINGGA JOKOWI TERBUKTI MUJARAB! BAGAIMANA KE AHOK? MUNGKINKAH TERWUJUD?

Inilah Wajah Jalan Kemajuan Dari Lampung Ke Aceh,

]] Mengenang Kembali ; “ Kisah Duka, Dalam Wafatnya Soekarno”,