MENGAPA BUZZER DAN INFLUENCER ?


Pemerintah mengerahkan tim dokter handal dan menyiapkan rumah sakit - juga wisma atlet - untuk menangani merebaknya virus corona. Sudah 100 dokter yang meninggal dunia.

Jajaran Polri menurunkan Densus 88 untuk giat operasi mengabisi teroris yang masih terus mengganggu kita.
TNI AD, AL, dan AU giat berlatih dan melengkapi persenjataannya agar siaga menghadapi musuh dari luar negeri.
Bagaimana pemerintah menghadapi serangan masif dan brutal di media sosial? Pemerintah, istana khususnya, dilaporkan mengerahkan buzzer dan influencer.
Apa yang salah dengan mengerahkam dan membayar buzzer dan influencer?
Mengapa mendadak buzzer dan influencer pendukung pemerintah menjadi hina dan dinista sebagai "buzzerRp" - dituduh mengancam kebebasan pers. Bahkan mengancam demokrasi?


Ini era komunikasi digital. Perang bukan lagi di dunia nyata - dengan senapan, peluncur granat dan roket - melainkan menggunakan smartphone dan postingan teks, foto, meme, juga serangan hoax - plintiran berita sebagai opini di media sosial, berdalih "suara kritik masyarakat"
Apa yang dilakukan oleh pembela pers dan media mainstrem ketika buzzer dari kubu oposisi menyerang dengan menyebut, "pemerintah antek asing dan aseng", "Jokowi turunan China" - "pro PKI" - "anjing Peking" ?
Mereka lupa pada kecentilan tangan Buni Yani yang menyebarkan isu "penistaan agama" dan menimbulkan gelombang demo berjilid jilid dan menjatuhkan Ahok BTP dari jabatannya.
Apakah media lupa ada kasus kelompok Saracen - kelompok bayaran lintas wilayah - yang menyemburkan hoax dan ujaran kebencian dengan ribuan akun robot?


Apakah kebohongan itu akan dibiarkan meracuni masyarakat ketika kelompok anti pemerintah, sok kritis, melontarkan hoax dan diyakini sebagai kebenaran?
Sebagaimna dikatakan Joseph Goebbels, agitator dari NAZI :
"Kebohongan yang diulang seribu kali akan dipercayai sebagai kebenaran! "
Ribuan kilometer jalan sudah dibangun, ribuan rumah rakyat didirikan, ratusan rumah sakit dan sekolah disediakan, puluhan jalur toll, bendungan dibuka, semua akan sia sia dan percuma ketika netizen kubu anti pemerintah terus mengobarkan "pemerintah salah urus" -"pemerintah pencitraan" -"pemerintah tidak membangun apa pun" - disertai hastag "rezim penipu" - "antek asing" dst - dan viral di internet karena dikerahkan oleh akun robot.
Dan kini media mainstream konvensional ingin pemerintah diam saja, atau membalas lewat majalah cetak yang sudah tak dibaca publik atau dibaca oleh warga lain - yang bukan netizen?
PEPIH NUGRAHA, jurnalis senior 'Kompas' pengasuh portal jurnalisme warga "Kompasiana" menyatakan, dibanding memasang iklan di media arus utama, dana promosi/kampanye melalui buzzer dan influencer lebih murah. Selain itu, hasilnya tepat sasaran dan terukur, bisa dihitung (bahasa kerennya "dikuantifikasi") dengan berupa jumlah orang (users) yang mengakses/melihat konten influencer di media sosial.
Bandingkan "impresi" ketika pemerintah memasang satu halaman penuh iklan di Majalah 'Tempo'. Berapa orang yang membeli dan melanggan majalah ini? Apakah bisa dipastikan berapa orang dari pembaca 'Tempo' membaca iklan pemerintah yang tentu saja harus dibatasi "pagar api" dan dilabeli "Advertorial", "Sponsor", atau "Iklan" - tanya Pepih di Kompasiana.



Sedangkan buzzer / influencer bisa memposting pesannya seolah olah pendapatnya sendiri. Dan bisa jadi viral jika followers-nya banyak.
Media mainstrem antibuzzer istana dan LSM penerima dana asing - kini kepanasan dan menghendaki istana/ pemerintah tidak menggunakan influencer agar buzzer dan oposisi seperti Hassan Haikal dkk, bebas menyerang kapan saja di media sosial.
Apakah atas nama demokrasi teroris boleh bebas menyerang polisi dan polisi tidak boleh membela diri dan mencegahnya?
Nestapa perundungan yang dialami Dien Syamsudin dan Gatot Nurmantyo tak ada apa apanya dibanding yang pernah dialami Jokowi dan Ahok BTP di masa lalu - oleh buzzer dan influencer kubu oposisi . Dan serangan itu terus terjadi sampai sekarang.
MEDIA SOSIAL - khususnya twiter dan facebook - menjadi perhatian sejak revolusi di Tunisia yang merembet ke negara negara Arab lain. Mesir, Suriah dan Libya sekarang babak belur. Jadi negara gagal.
Satu per satu negara hancur oleh perlawanan yang dikonsolidasikan lewat media sosial. Apakah di sini akan dibiarkan begitu?
Di Indonesia ada kelompok Saracen yang memyebarkan fitnah dan memutar balikkan fakta dan negara sempat goyah karenanya.
Saat itu para pengamat media tak begitu hirau. Pemberitaan tentangnya hanya sebagai peristiwa saja karena pelakunya ditangkap polisi.
SEBAGAIMANA pandemi corona virus- covis 19 - institusi pers juga mengalami pandemi dan resesi secara global.
Ancaman terhadap pers global saat ini bukan hanya pemerintah represif - milisi dan kelompok fanatik, serta para pemilik modal dan pemasang iklan - melainkan juga merebaknya media sosial.
Setiap orang kini bisa menjadi "wartawan" dan bisa membuat dan menayangkan "berita" yang tak kalah cepat dan akuratnya dibanding liputan media kredibel.
Di sisi lain, lembaga pers yang dikuasai konglomerat makin jelas arah pemberitaannya dan cenderung "militan" alias "milih pilih liputan" .
Kebijakan redaksi tak boleh dan tak bisa mengganggu kepentingan korporasi.
Media yang dikuasai konglomerat bahkan dijadikan alat untuk kampanye menyudutkan pemerintah dan mengalihkan perhatian dari isu isu yang sedang membelit induk perusahan media.
Prinsip loyalitas kepada masyarakat - sebagaimana disebut Bill Kovach dan Tom Resenstiel dalam buku "Sembilan Elemen Jurnalisme" (2001) - semakin pudar ketika pers dan jurnalis menyalah-pahami - bahkan sengaja menyalahgunakan - tugas mulia pemantau independen terhadap kekuasaan.
Independensi pers diatas-namakan dan dikesampingkan ketika elite politik yang jadi boss mereka menjamah ke dunia jurnalisme.
Memangnya siapa pemilik stasiun teve besar di Indonesia saat ini? Juga media cetaknya? Dan apa saja masalah yang sedang menimpa mereka?
Bill Kovach, kurator Foundation for Jurnalism di Universitas Harvard - Amerika Serikat itu menyatakan, prinsip anjing penjaga (watchdog) makin terancam ketika para jurnalis lebih menyajikan sensasi (konflik, kontroversi dan disharmoni) daripada pelayanan yang layak kepada masyarakat.
Dengan statusnya sebagai pilar keempat demokrasi, menjadi mutlak kebebasan pers itu dijunjung. Namun pers sudah mengalami masa senja di seluruh dunia karena kelambanannya dan kecenderungannya yang "pro pemodal".
Kini terpulang kepada pers sendiri apakah akan kembali ke khitah - benar benar independen melayani masyarakat - atau menjadi media partisan yang dijadikan alat penyerang atau pengalih perhatian kaum pemodal sekaligus mendapatkan iklan dengan berita dan laporan orderan.
Kehadiran buzzer dan influencer memang melemahkan peran pers. Namun pers sendiri telah menciderai kepercayaan masyarakat dengan bersikap partisan. ***
NB :
Ada anekdot yang masih kontekstual.
Dalam simposium wartawan dunia, jurnalis Barat dengan arogan melecehkan rekannya dari negara negara blok sosialis komunis.
"Kasihan ya kebebasan pers kalian dibungkam oleh partai dan negara !"
Wartawan sosialis komunis menjawab kalm:
"Memangnya kalian tidak merasa dibungkam oleh kaum pemodal dan kapitalis? " **

Dikutip Dari Akun Facebook;


Komentar

Opini

KERIS JAWA DI MASA DAMAI,

Puisi - Puisi Trisa,

SOSOK SRIKANDI INDONESIA YANG MENDUNIA