Dahlan Buka Suara di Balik Marahnya Jokowi ke Para Menteri,


Presiden Joko Widodo marah besar, perasaan jengkel luar biasa tampak dari raut wajahnya di saat menyampaikan arahan di depan para menteri dan pemimpin lembaga pemerintahan lainnya. Jokowi secara jujur mengungkapkan bahwa para menteri dan pemimpin lembaga negara sepertinya tidak punya perasaan menyikapi situasi ekonomo Indonesia yang terdampak covid 19. tidak punya perasaan menyikapi situasi ekonomi Indonesia yang terdampak covid-19. Sedangkan anggaran sudah dialokasikan sebesar Rp 75 triliun baru digunakan 1,53%. 

 

Pantas Jokowi kecewa. Negara dalam situasi yang gawat, situasinya extraordinary dan tidak normal. Jokowi dengan keras dan tegas mengatakan, sangat berbahaya jika para menteri dan pemimpin lembaga pemerintah menilai bahwa situasi biasa-biasa saja, dan terjebak sama peraturan. Saking jengkel Jokowi berucap, "saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres yang signifikan. Tidak ada!". Kalimat tersebut diucapkan Jokowi dalam menilai para menteri dan pimpinan lembaga negara yang gagal menangani masalah Covid-19. 

 

Kemarahan Jokowi tersebut rupanya terjadi pada Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Videonya baru diunggah ke kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 28 Juni 2020. 


Sontak, video tersebut ramai jadi perbincangan publik. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2011-2014 Dahlan Iskan tak mau ketinggalan ikut mengomentari kemarahan Jokowi tersebut. 

Dahlan menjelaskan, beginilah gaya Jokowi yang keturunan Jawa itu marah. Kejengkelan dan kemarahan disampaikan dari podium. Lalu meluncur deras kalimat arahan-arahan dengan nada tinggi.

Jokowi, menurut Dahlan, benar-benar sedang marah dan kecewa dengan semua bawahannya. Berharap para bawahan kerja extraordinary dan kreatif dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terdampak pandemi corona (covid-19), tapi kenyataannya para bawahan takut dengan segudang peraturan yang bisa menggiring mereka ke penjara. 

Seperti apa Dahlan melihat kemarahan Jokowi tersebut, simak tulisan lengkapnya yang dikutip dari blog pribadi Dahlan, www.disway.id. Berikut ini tulisan lengkapya:



Marah Besar,

 

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri: para menteri dan kepala lembaga di pemerintahan. Menariknya, marahnya itu sudah beberapa hari lalu. Tapi videonya baru diunggah ke publik hari Minggu kemarin. Lewat YouTube.

 

Gaya marahnya sangat Jawa. Marah di podium. Dalam bentuk ceramah. Atau arahan. Bukan marah di meja rapat. Mungkin karena beliau seorang presiden. Yang memerankan diri sebagai chairman. Bukan seorang CEO perusahaan.

Mungkin presiden berharap para Menko-lah yang menjadi CEO di kemenko mereka masing-masing.

 

Tapi menko tidak mungkin bisa menjadi CEO. Menko itu, seperti juga namanya, hanya bersifat koordinator. Bukan pengambil keputusan. Entahlah kalau pembagian tugas yang sekarang sudah berubah: menko boleh mengambil putusan.

 

Sepanjang keputusan masih tetap di tangan menteri, peranan menko sangat terbatas. Ia bisa memanggil para menteri. Memarahi mereka. Tapi marah saja tidak cukup. Yang ambil keputusan tetap menteri. Yang ambil langkah tetap jajaran di kementerian.

Dengan demikian efektif tidaknya seorang menko lebih tergantung pada wibawa pribadi sang menko.

 

Mungkin Menko Luhut Panjaitan bisa efektif bukan karena jabatannya, tapi karena kepribadiannya. Ia pribadi yang mumpuni. Suaranya keras --karena ia orang Batak. Kalau ia membentak menakutkan --apalagi ia seorang jenderal.

Yang Pak Luhut tidak bisa lakukan: memecat atau mengganti menteri di bawahnya. Semarah apa pun Pak Luhut kepada menterinya, tetap saja terbatas. Menteri Kelautan waktu itu, Susi Pudjiastuti, tetap saja tenang. Pak Luhut hanya bisa sebatas marah. Apalagi suara Susi juga keras. Kalau membentak juga menakutkan.

 

Apalagi menko yang pribadinya halus-halus. Seperti Airlangga Hartarto dan Muhadjir Effendy. Marahnya bisa sangat halus. Tapi banyak juga orang halus bisa efektif. Pak Harto sangat halus --di permukaan.

 

Bahwa orang halus seperti Pak Jokowi marah besar berarti keadaan sudah keterlaluan. Misalnya soal anggaran kesehatan itu. Yang baru terpakai 1 persen. Padahal anggaran kesehatan Rp 75 triliun. Saya berdoa semoga angka yang masuk ke presiden itu salah.

 

Kalau angka 1 persen itu benar memang keterlaluan. Berarti program di situ tidak jalan sama sekali. Padahal ini sudah bulan Juli. Atau punya alasan justru karena ini masih awal Juli?

 

Di masa keterbukaan seperti ini semua anggaran harus ditenderkan. Anggaran tahun ini berlaku mulai 1 Januari lalu. Berarti Februari baru diadakan tender. Berarti persiapan tendernya satu bulan. Itu sudah cepat. Jangan-jangan tendernya justru baru dimulai bulan Maret. Pas pula ada Covid-19.

 

Proses tender bisa terhambat besar. Kalau pun tidak terhambat proses tender itu tidak mungkin selesai dalam dua bulan. Maka kalau sampai akhir Juni anggaran baru terserap 1 persen, kemungkinan besar tersangkut di masalah tender yang belum selesai itu.

Jangan-jangan para pemenang tender pun belum ada.


Saya tahu kian tahun tender elektronik kian maju. Yang mestinya pelaksanaan tender bisa lebih cepat. Maka pelajaran penting dari marahnya Presiden Jokowi tetap saja sama: bagaimana agar pemenang tender sudah diumumkan di awal Maret. Masalahnya siapa yang memonitor dan terus mengawasi jadwal ini.

 

Pelajaran lain: menko boleh hebat, menteri boleh hebat, tapi pelaksana pemerintahan yang sesungguhnya adalah para dirjen di kementerian. Dirjen pun, berdasarkan pengalaman saya, terlalu sibuk dengan urusan politik atas. Maka pelaksana kebijakan yang paling sebenarnya adalah para direktur di kementerian.

 

Bahkan jangan-jangan para direktur pun hanya sibuk melayani dirjen dan menteri mereka. Maka pelaksana yang lebih sesungguhnya lagi adalah para pejabat yang levelnya di bawah direktur.

 

Jadi negara ini bisa berjalan atau tidak sebenarnya di tangan mereka itu. Itulah yang disebut birokrasi. Ya seperti itu. Rasanya Pak JK pernah menyampaikan tesis seperti itu.

Apakah mereka itu orang-orang malas yang bodoh?

 

Sama sekali bukan. Mereka umumnya S-2. Bahkan lulusan luar negeri. Setidaknya sering ikut pendidikan singkat di negara maju.

 

Lalu di mana persoalannya?

Mereka itu orang penakut.

Khususnya takut melanggar aturan.

Lho, bukankah Presiden Jokowi sudah habis-habisan mengeluarkan payung hukum tingkat tertinggi?

 

Saya berani bersaksi: belum ada presiden yang seberani Pak Jokowi mengeluarkan keputusan presiden atau pun peraturan presiden. Pun Perppu.

 

Bahkan untuk mengatasi krisis Covid-19 ini Presiden Jokowi sudah mengeluarkan

"payung sapu jagat". DPR-pun sudah praktis "tutup mata": mengesahkannya.

Tapi sekali lancung sulit kembali. Terlalu banyak kasus orang tidak salah dimasukkan tahanan. Mengerikan. Hanya dengan alasan melanggar peraturan. Korupsi sudah identik dengan melanggar peraturan. Bahkan ada yang hanya karena melanggar prosedur.

 

Anak perusahaan BUMN-pun takut. Apalagi di pemerintahan. Padahal status anak perusahaan itu sudah bukan BUMN. Membeli barang yang penting pun tidak bisa. Kalau barang itu belum pernah masuk perencanaan setahun sebelumnya.

 

Lho kan bisa minta persetujuan komisaris atau RUPS-LB?

 

Tidak ada gunanya. Kalau pun ada persetujuan seperti itu akan dianggap rekayasa.

Sebegitu dalam ketakutan itu.

Apalagi di instansi pemerintah.

Lho, kan sudah dipayungi hukum?

 

Kurang tinggi apa UU. Dalam pelaksanaan di lapangan UU itu bisa dikalahkan dengan UU lain. Termasuk oleh UU yang lebih lama sekali pun.

 

Maka saya biasa-biasa saja melihat presiden marah besar. Mereka tetap lebih takut masuk tahanan daripada dimarahi atasan. ***

Sumber Klik;

Dahlan Buka Suara diBalik Marahnya Jokowi ke Para Menteri




Komentar

Opini

KERIS JAWA DI MASA DAMAI,

Puisi - Puisi Trisa,

SOSOK SRIKANDI INDONESIA YANG MENDUNIA